Kebijakan WBS

Whistleblowing System (WBS) AKR merupakan sarana pelaporan bagi seluruh stakeholder Perseroan untuk melaporkan adanya indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan AKR.

Penerapan Whistleblowing System di Perseroan bertujuan untuk :

  • Membangun kesadaran stakeholder (karyawan, pelanggan, pemasok, dll) untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.

  • Agar fraud atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor.

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran

Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan baik internal maupun eksternal. Internal Perseroan berarti seluruh karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, serta eksternal Perseroan berarti termasuk stakeholders lainnya (pemasok, pelanggan, kreditur, masyarakat, dll).

Pelanggaran yang dapat dilaporkan

Pelanggaran yang dapat dilaporkan, antara lain:

  • A. Fraud :


    Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, pelanggan atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, pelanggan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Jenis-jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah:

    1)
    penipuan,
    2)
    kecurangan,
    3)
    penggelapan aset,
    4)
    pembocoran informasi.
    5)
    mark up (penggelembungan harga/nilai untuk kepentingan pribadi)
    6)
    penerimaan komisi/hadiah/jasa.
  • B. Pelanggaran Kode Etik


    Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Perseroan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Perseroan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

  • C. Pelanggaran Benturan Kepentingan :


    Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi dimana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perseroan kepadanya.

  • D. Pelanggaran Hukum :


    Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Setiap laporan akan ditujukan dan diterima secara langsung oleh Presiden Direktur Perseroan. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal (Unit Pengelola WBS) yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Kebijakan perlindungan pelapor

Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik dan Perseroan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Whistleblowing System.

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan menjamin keamanan si pelapor, meliputi:

  • a)
    Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan,kecuali atas permintaan penegak hukum.
    b)
    Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor, seperti:
    • - Pemecatan yang tidak adil;
    • - Penurunan jabatan atau pangkat;
    • - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
    • - Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record).
    c)
    Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.
    d)
    Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya kepada Presiden Direktur. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perseroan.

Sanksi Bagi Pelapor Yang Menyalahgunakan Pelaporan

Pelapor yang menyalahgunakan sistem pelaporan pelanggaran, melakukan fitnah atau melakukan pelaporan palsu akan kehilangan hak mendapatkan perlindungan dan dapat diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.